Harga minyak dunia bertahan dalam level tertinggi dalam tujuh pekan terakhir karena pasar menantikan arah kebijakan dari perundingan dagang dari China dan Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Rabu (11/6), Harga minyak mentah Brent turun tipis 0,3% ke US$66,87. Sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 0,5% ke US$64,98 di Selasa (10/6).

Baca Juga: Sanksi Baru Uni Eropa, Harga Minyak Rusia Mau Dibuat Sangat Murah!

AS dan China tengah melakukan perundingan yang difokuskan pada pengaturan ekspor yang saling bertentangan dan berisiko menggagalkan gencatan tarif yang selama ini rapuh.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik dan berharap bisa segera rampung, meskipun masih berpotensi berlanjut hingga Rabu.

Adapun Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,3%. Alasan dari hal tersebut adalah kenaikan tarif dan ketidakpastian geopolitik menjadi hambatan besar bagi hampir semua negara.

Dari Chia, laporan alokasi kilang minyak menunjukkan negara tersebut akan menerima sekitar 47 juta barel minyak dari Saudi Aramco di Juli.

“Alokasi dari Saudi ini bisa menjadi sinyal awal bahwa pencabutan pemangkasan produksi OPEC+ mungkin tidak menghasilkan tambahan pasokan yang besar,” kata Kepala Riset  Onyx Capital, Harry Tchilinguirian.

OPEC dan sekutunya (OPEC+) sebelumnya mengumumkan akan meningkatkan produksi sebesar 411.000 barel per hari pada Juli, dalam langkah keempat berturut-turut untuk melonggarkan pembatasan produksi.

Adapun Iran menyatakan akan segera mengajukan kontra-proposal terhadap kesepakatan nuklir terbaru yang ditawarkan AS. Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dan pelonggaran sanksi terhadap negara tersebut berpotensi meningkatkan ekspor minyak, yang dapat memberi tekanan penurunan pada harga minyak global.

Baca Juga: Pertamina Luncurkan Program UCollect dan RVM di Semarang, Ajak Masyarakat Kelola Minyak Jelantah dan Botol Plastik

Sementara itu, Komisi Eropa mengusulkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina, yang ditargetkan pada pendapatan energi Moskow, sektor perbankan, dan industri militer.