JAKARTA,quickq加速器最新版 DISWAY.ID--Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara pada Senin, 20 Januari 2025.

Sakti mengungkapkan arahan Prabowo terkait temuan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, kata Sakti, Prabowo memerintahkan agar kasus ini diselidiki secara hukum hingga tuntas.

BACA JUGA:Soal Pagar Laut, Menteri KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Sertifikat Hak di Atas Laut: Itu Ilegal!

BACA JUGA:DPR RI Bakal Panggil Menteri KKP Imbas Polemik Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

“Tadi arahan bapak presiden , selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pagar laut tersebut terindikasi dibangun untuk mencegah abrasi dan mengakibatkan sedimentasi yang dapat membentuk daratan. 

Berdasarkan temuan awal, luas daratan baru ini diperkirakan mencapai 30 ribu hektar. Namun, pembangunannya dilakukan tanpa izin KKPRL, yang merupakan syarat utama untuk pemanfaatan ruang laut.

BACA JUGA:Menteri Nusron Akui Pagar Laut Tangerang Punya HGB, PP Muhammadiyah: Harus Segera Dicabut!

BACA JUGA:Menteri KKP dan TNI AL Bertemu, Siap Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Besok

Dia memastikan pembongkaran pagar laut di Tangerang tetap dilaksanakan. Tim akan turun langsung pada Rabu 22 Januari 2025.

"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau," jelas dia

Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ucapnya.

• ·Petinggi Sunda Empire Minta Keringanan Hukuman
• ·Pencabutan Izin Usaha oleh OJK Dibatalkan PTUN, PT Asuransi Jiwa Kresna Beroperasi Lagi
• ·Harta Kekayaannya Terkecil, Anies: Memang Begitu Saja Kekayaan Saya
• ·Mayapada Hospital Sukses Lakukan Operasi Mitral Valve Repair pada Anak
• ·VIDEO: Wahana Harry Potter Terbaru Dibuka, Siap Saingi Disney World
• ·Jangan Coba
• ·Asik! Iran Bebaskan Visa Bagi Wisatawan Indonesia
• ·Polda Jabar akan Limpahkan Berkas Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon 'Pegi Setiawan' ke Kejati Besok
• ·Dituding Dapat Rumah Mewah, Anies Lantang Bersuara: Buktikan yang Menuduh!
• ·Pelayanan Nepal van Java dan Pendakian Gunung Sumbing Libur 5 Hari
• ·5 Ciri Ginjal Bermasalah yang Sering Disepelekan
• ·Pencabutan Izin Usaha oleh OJK Dibatalkan PTUN, PT Asuransi Jiwa Kresna Beroperasi Lagi
• ·Ganjar Singgung Peristiwa Kudatuli: Ditandas Tak Boleh Bersuara, Bisa Menimpa Parpol Apapun!
• ·Massa Doa Bersama dari Berbagai Daerah Telah Tiba di Monas
• ·Mayapada Hospital Sukses Lakukan Operasi Mitral Valve Repair pada Anak
• ·Hanya Berpatokan pada Argumen Seorang Dosen, JPU Dinilai Lemah, TPH Minta Eksepsi Robby Diterima