Tegas, Mahfud MD: 'Selain Presiden, Tidak Ada yang Boleh Intervensi PPATK!'
我要评论JAKARTA,quickq电脑版连不上 DISWAY.ID--Terkait maraknya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menegaskan tidak boleh ada intervensi terhadap kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mahfud MD juga menegaskan bahwa arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan setiap upaya intervensi kepada PPATK harus disalurkan terlebih dahulu melalui Menko Polhukam.
BACA JUGA: Lewat PMN, Kini 51 Desa Wilayah 3T di Sulselrabar Nikmati Listrik 24 Jam PLN
"Saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan, kerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapa pun. Jenderal, menteri, tidak boleh memberikan arahan langsung (ke PPATK) tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK," ujar Mahfud, Kamis 20 Juli 2023.
"Yang boleh memberi arahan langsung hanya presiden. Selain presiden, seluruh koordinasi TPPU (tindak pidana pencucian uang) itu tidak boleh didikte siapa pun, dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua (Komite Koordinasi Nasional) Satgas TPPU," jelasnya.
BACA JUGA:Susul Keisya Levronka, Instagram Marlo Ikut Hilang Imbas Wawancara Podcast
Sebagai informasi, PPATK menggelar pameran Green Financial Crime (GFC) di Jakarta ini untuk memperingati Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Ke-21.
Terkait dengan itu, Mahfud pun menyampaikan apresiasinya terhadap pihak-pihak yang bertugas mewujudkan dan memperkuat rezim APU-PPT di Indonesia selama 21 tahun.
"Saya menyambut baik program kegiatan hari ini dengan harapan ini dapat makin memperkuat hubungan kerja sama domestik, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM)," paparnya.
BACA JUGA:Panji Gumilang Tolak Bocorkan Sumber Uang di Rekening, Bantah Berisi Pencucian Uang: Jangan Tanya dari Mana
Mahfud menegaskan, rezim APU-PPT yang diterapkan di Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa itu sejalan dengan rekomendasi tim asesor Financial Action Task Force (FATF), atas hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia pada Februari 2023.
Sejak rekomendasi itu diberikan, pemerintah Indonesia masih berupaya memenuhi rangkaian rencana aksi demi menjadi anggota penuh FATF.
BACA JUGA:Kasus Robot Trading Net89, Polisi Sita Barang Bukti Rp 2 Triliun dari 6 Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengingatkan tantangan rezim APU-PPT di Indonesia makin berat dan kompleks.
- 1
- 2
- »
相关文章
Boleh Saja Minum Kopi saat Puasa Intermiten, Tapi Perhatikan Hal Ini
Daftar Isi Manfaat minum kopi hitam saat diet intermiten2025-05-26
DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah untuk Kemajuan Nasional
Jakarta, CNN Indonesia-- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan bah2025-05-26
Bandara Misterius Tanpa Penumpang dan Pesawat, Dibiayai China Rp3,9 T
Jakarta, CNN Indonesia-- Tanpa penumpang dan tanpa pesawat, bandaraterbaru dan termahal di Pakistan2025-05-26
Banding Teddy Minahasa Ditolak, KKEP Tetap Lakukan Pemecatan
JAKARTA, DISWAY.ID- Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menolak permohonan banding Pemberhentian T2025-05-26
Studi: Metode THR Diprediksi Bisa Selamatkan Jutaan Nyawa Akibat Rokok
Jakarta, CNN Indonesia-- Merokokmemang mengundang bahaya buat kesehatan. Sebuah studi yang diluncurk2025-05-26DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah untuk Kemajuan Nasional
Jakarta, CNN Indonesia-- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan bah2025-05-26
最新评论