Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana untuk menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta melalui penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi.

Pramono menjelaskan, dua kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai dari menaikan tarif parkir kendaraan pribadi secara bertahap. 

“Yang kedua, saya akan pasang yang namanya ERP, Electronic Road Pricing, bagi orang yang mampu,” ujar Pramono, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Baca Juga: Pramono Komentari soal Peringkat Jakarta Kota Termacet di Dunia

Sementara itu, Pemerhati Transportasi, Muhammad Akbar, mengatakan sistem ERP jauh lebih efektif dibandingkan sistem ganjil genap atau 3-in-1 yang selama ini kerap dimanipulasi pengguna jalan.

“ERP adalah sistem pembatasan lalu lintas yang paling efektif, karena tidak hanya membatasi kendaraan pribadi dengan cara yang adil dan transparan, tapi juga mendorong perubahan perilaku secara perlahan namun pasti,” ujarnya.

ERP sendiri bekerja dengan teknologi sensor dan kamera otomatis untuk mengenakan tarif kepada setiap kendaraan yang melintasi ruas jalan pada waktu tertentu dan mampu mencatat data secara objektif. Itulah yang membuar ERP sulit untuk dimanipulasi.

Berbeda dari ganjil genap yang membatasi kendaraan berdasarkan pelat nomor, ERP memberikan fleksibilitas bagi pengendara.

"Pengendara tetap bisa melewati ruas jalan berbayar kapan saja, asalkan bersedia membayar tarif yang ditetapkan. Jadi, berbeda dengan sistem ganjil genap. ERP memberikan pilihan. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas menjadi lebih adil dan tidak kaku. Mau lewat? Boleh, asal bayar," tuturnya.

Baca Juga: Pramono: Transjabodetabek Seharusnya Rp15.000, Setiap Orang Kita Subsidi Rp11.500

Akbar juga menyebutkan bahwa keunggulan lain dari ERP adalah kontribusi fiskalnya. Dimana, pendapatan yang diperoleh dari sistem ini dapat digunakan untuk memperluas layanan transportasi publik, dengan memberikan subsidi tarif angkutan umum dan memperbaiki infrastruktur.

Secara regulasi, Jakarta dianggap sudah siap menerapkan ERP. Bahkan, transportasi umum seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan JakLingko sudah tersedia dan terus terintegrasi.

Selain itu, infrastruktur teknologi pendukung seperti kamera pemantau dan pembayaran nontunai telah berkembang luas. Akbar menilai kini hambatannya bukanlah aspek teknis melainkan pada keberanian politik serta kesiapan masyarakat menerima perubahan.

"ERP ini bukan untuk menghukum pengendara, tapi untuk menyelamatkan masa depan kota Jakarta yang kita tinggali bersama," pungkasnya.