JAKARTA,quickq苹果官方网站下载 DISWAY.ID- Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online mendesak pemerintah untuk tegas memberantas bandar dan pelaku judi online.

Satgas relawan itu, mengajukan lima poin utama terkait tujuan tersebut.

Relawan tersebut terdiri dari Projo, Projo Muda, Tokoh Gerakan Mahasiswa 98, Bara JP, Kornas Jokowi, Tri Sakti 08, Sekber Jokowi, ADKI, ReJO, Duta Jokowi. Mereka bergabung tanpa sekat demi wujudkan Indonesia tanpa judi online.

BACA JUGA:3 Langkah Utama Satgas Relawan Berantas Polemik Judi Online

Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, tim relawan itu dibenruk untuk melindungi rakyat Indonesia dari dampak buruk judi online.

"Kita Satgas Relawan Indonesia Anti judi Online ini yang pertama kita akan bergerak turun ke bawah, lebih kepada menyadarkan akar rumput semua tentang bahaya judi online," ujarnya di Kawasan Kwitang, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Juli 2024.

Menurut Panel, tidak sedikit korban yang terjerat dalam permainan judi online.

BACA JUGA:Kepala BP2MI Jelaskan Kebenaran Sosok T Dalang Judi Online

Bahkan ada yang mati sampai dibunuh karena judi online.

"Korbannya, tidak sedikit yang mati, ada yang membunuh karena judi online, polisi bahkan ada yang meninggal karena judi online, banyak angka perceraian, ternyata penyebabnya judi online," tuturnya.

"Bahkan supaya teman teman tahu, di kawasan Industri bekasi ini para pemilik perusahaan sudah sangat khawatir dengan judi online. Kenapa? Karena produktivitas kerja karyawan menurun karena kecanduan judi online," sambungnya.

BACA JUGA:Identitas Sosok T Pengendali Judi Online Sudah Dikantongi Bareskrim Polri, Kepala BP2MI: Sudah Saya Kasih Semua

Panel menjelaskan, bahwa tim relawan akan berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Usaha mereka termasuk kampanye dan sosialisasi langsung melalui forum diskusi.

"Ini satgas relawan anti judi online dalam waktu dekat akan mendorong diskusi publik tentang bahaya judi online. Kita akan undang satgasnya pemerintah supaya bersuara ke publik. Kita akan undang Pak Menko Polhukam, undang Pak Menkominfo, Kapolri, Panglima TNI, OJK, PPATK, tokoh agama dari MUI, NU, PGI, KWI semua kita undang. Pemilik-pemilik perusahaan pabrik-pabrik supaya semua bersuara," ungkapnya.

• 1
• 2
• »