JAKARTA,quickq官网网址 DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan Pembangunan.

BACA JUGA:Respons Jokowi Soal Bobby Masuk Gerindra: Sebagai Orang Tua Hanya Bisa Mendoakan

BACA JUGA:Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Sambangi Korban Bencana Sumatera Barat, Serahkan Bantuan pada Korban Terdampak

Kemudian, Jokowi mengibaratkan hal tersebut dengan gerbong kereta.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ucap Jokowi.

Kepala Negara menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat. Presiden menyampaikan bahwa mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ” tuturnya.

BACA JUGA:Jokowi Bertemu Elon Musk, Bahas Investasi Tesla hingga SpaceX di RI

BACA JUGA:Gus Halim Sampaikan 4 Poin Ini, Usai Dampingi Jokowi Jamu Delegasi KTT WWF Ke-10 di Bali

Jokowi menyebut tugas BPKP bukan menambah larangan. Bila terjadi, hal itu akan memperlambat kinerja pemerintah.

"Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh itu nggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu, karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat, padahal tadi kita pengin keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat," jelas Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara. Presiden pun menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.

“Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” ungkapnya.