KKP Gandeng Kemendagri Perkuat Peran Pemerintah Daerah di Sektor Kalautan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru untuk mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan di daerah.
Hal tersebut dilakukan KKP dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat peran pemerintah daerah.
Baca Juga: KKP Yakin Kerja Sama dengan Tiongkok Tingkatkan SDM dan Kembangkan Pusat Pelatihan Kelautan
Bertajuk “Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan,” pelatihan yang dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, secara hybrid ini menyasar 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
"Bagi saya, bapak dan ibu kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," papar Menteri Trenggono dalam sambutan pada acara tersebut yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (5/6).
Menteri Trenggono menekankan bahwa lima program prioritas KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut, merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah.
“Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” lanjut Menteri Trenggono.
Tak hanya pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis solusi. Hal ini penting mengingat kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan di tengah krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya laut, serta ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
Menteri Trenggono juga menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat pesisir dan pedalaman melalui program-program konkret, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pondasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Asta Cita.
“Inti dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata. Dengan pembangunan yang terencana dan partisipatif, saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan kesejahteraan nelayan bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
(责任编辑:休闲)
- Studi: Duduk Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Kematian Dini
- Mohon Diingat Baik
- Batal Terbang Kompensasinya Voucher, Bayi Ini Tidur di Lantai Bandara
- Awal Cerita Kesuksesan CEO BYD, Beli Perusahaan yang Mau Dilikuidasi
- Mengintip Isi Souvenir Syukuran Kehamilan Erina Gudono dan Kaesang
- Dewi Perssik Kurang Enak Badan, Mediasi dengan Haters Ditunda
- Siskaeee Diperiksa Kejiwaannya, Kabiddokkes Jelaskan terkait Hasil
- Diguyur Hujan Siang Hingga Malam, Masih Ada 10 RT Di Jakarta Kebanjiran
- Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Sultra Masuk ke Tahap Penuntutan
- Fakta Baru Kasus Kebaya Merah, Pemeran Wanita Punya Riwayat Gangguan Jiwa dan Berkepribadian Ganda
- Bagasi Hilang di Bandara, Ini yang Harus Kamu Lakukan
- Ahok Sebut Gibran dan Jokowi Tak Bisa Kerja, TKN: Biarkan Rakyat Yang Menilai
- Arab Saudi Ikut Miss Universe, Diwakili Rumy Al
- Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu 5 November: Siang dan Sore Hujan Ringan
- Rangkuman Sejarah Nuzulul Quran, Hari Bersejarah Bagi Umat Islam
- Wang Chuanfu, Kisah Sarjana Kimia yang Sukses Wujudkan Impiannya Menjadi Build Your Dream (BYD)
- Novel Bamukmin Minta Ferdinand Hutahaean Dibikin Nasibnya Seperti M Kece
- Lihat Antusiasme Masyarakat, Anies: Kami Optimis Banyak yang Ingin Perubahan
- Doa Safar atau Perjalanan Jauh, Bisa Dibaca Sebelum Berangkat Haji
- 7 Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Kanjuruhan Hasil Penyelidikan Komnas HAM