Sudah Jadi Lupa, Anies Dituding Pakai Isu Reklamasi untuk Kepentingan Politik

Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke Diding Setiawan menjelaskan setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.
"Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan," ujar Diding.
Dia mengaku sebelumnya menolak reklamasi ini karena kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Menurut dia, sepanjang dua tahun musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.
Diding pun berharap Pemprov DKI dan swasta termasuk pengembang melalui dapat membantu nelayan melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) Dia menegaskan nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib nelayan.
"Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa di hentikan," tegas Diding.
Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodir kepentingan nelayan.
"Saya minta kita diskusi aja, sama-sama ngobrol, jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang," ungkap Diding.
Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita menambahkan mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Dia menilai reklamasi merupakan program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Warnita juga menegaskan seluruh masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
相关文章
Uni Eropa Ragukan Ancaman Tarif 50%: Hanya Gertakan dari Trump
Warta Ekonomi, Jakarta - Uni Eropa nampaknya skeptis dengan prospek diterapkannya ancaman tarif baru2025-05-26APGAI Prihatin Atas Tuntutan PKPU Terhadap Centro & Parkson Departemen Store
Warta Ekonomi, Jakarta - Menanggapi maraknya pemberitaan pengajuan PKPU terhadap retail modern seper2025-05-26Sudah Taat Prokes Masih Kena Covid
Warta Ekonomi, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengingatkan pentingnya mengiku2025-05-26Suksesnya Le Minerale Masuki Pasar AMDK Indonesia hingga Asia Tenggara
Warta Ekonomi, Jakarta - Industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia telah mengalami pertum2025-05-26Korea Utara Buka Pintu Lagi untuk Turis Asing Mulai Pekan Ini
Jakarta, CNN Indonesia-- Korea Utara (Korut) akan dibuka kembali untuk wisatawan minggu ini dengan t2025-05-26Nah Loh! Karyoto Kok Gak Periksa Antam Novambar? ICW Curiga Begini...
Warta Ekonomi, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pernyataan Deputi Penindaka2025-05-26
最新评论